Top News: Serangan Teroris di Rusia, Peluang MK Putus Pemilu Ulang
Dia meramalkan bahwa ISIS-K akan mampu menyerang kepentingan Amerika dan Barat di luar Afghanistan dalam waktu enam bulan dan tanpa peringatan. “Serangan di AS sendiri lebih kecil kemungkinannya,” kata dia seperti dikutip dari Reuters.
3. Masuk PSN, Ini Profil Proyek PIK 2 dan BSD yang Habiskan Dana Jumbo
Presiden Joko Widodo baru saja menetapkan Pengembangan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) dan Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) baru. Dua proyek tersebut menghabiskan dana jumbo dan bisa menyerap ribuan tenaga kerja.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan terdapat 14 PSN baru yang ditetapkan Jokowi. Seluruh PSN baru tersebut semua pembiayaannya berasal dari investor swasta dan tidak membutuhkan dukungan APBN.
"Tujuan penetapan PSN itu untuk mendukung kebijakan percepatan hilirisasi, mendukung konektivitas, mendukung pengembangan dan pemerataan ekonomi nasional dan daerah, menciptakan lapangan kerja, serta mendapatkan dukungan Kementerian sektor," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (24/3).
Pengembangan 14 PSN baru tersebut dilakukan di sejumlah daerah yakni di Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Empat belas PSN baru tersebut terdiri dari 8 Kawasan Industri, 2 Kawasan Pariwisata, 2 Jalan Tol, 1 Kawasan Pendidikan, Riset dan Teknologi, Kesehatan, serta 1 Proyek Migas Lepas Pantai.
4. Mungkinkah MK Diskualifikasi Prabowo - Gibran atau Pemilu Ulang?
Tim Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar meminta Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dari Pilpres 2024 dalam gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi atau MK.
Mungkinkah MK mengabulkan hal ini? Ahli Hukum Tata Negara sekaligus Founder Treas Constituendum Institute Prof Juanda menilai, hakim MK akan mempertimbangkan kemampuan penggugat membuktikan pelanggaran hasil Pilpres.
“Apapun itu gugatannya, kalau sudah mampu meyakinkan hakim, putusan yang diambil apakah diskualifikasi atau pemungutan suara ulang,” kata Prof Juanda dalam diskusi Polemik Trijaya ‘Sengketa Pemilu, Hak Angket, dan Kompromi Politik’ secara online, Sabtu (23/3).
“Jika hakim mengatakan Gibran tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden, maka bisa didiskualifikasi. Apakah Prabowo juga didiskualifikasi? Apakah ada pengganti Gibran? Kita tidak tahu hakim akan memutuskan apa. Atau apakah hakim mengabulkan sepenuhnya atau sebagian dari gugatan, tergantung pembuktian,” ujar Prof Juanda.
Ia menyampaikan, penggugat baik tim Anies – Muhaimin maupun Ganjar Pranowo – Mahfud MD harus bisa menghadirkan kekuatan dan keabsahan alat bukti agar bisa meyakinkan hakim MK. Terlebih lagi, tidak jarang saksi takut untuk bersaksi dalam peradilan politik atau berkaitan dengan unsur pejabat negara.
5. Panglima TNI Mutasi 52 Perwira Tinggi, Termasuk Kepala Intelijen
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melakukan mutasi atas 52 perwira tinggi (pati). Kebijakan mutasi itu termasuk di antaranya Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Letjen TNI Rudianto.
Rudianto digantikan oleh Mayjen TNI Yudi Abrimantyo yang sebelumnya sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan (Kabainstrahan) Kemhan RI.
Kebijakan itu tercantum dalam Surat Keputusan (Skep) Panglima TNI Nomor Kep/329/III/2024 yang ditandatangani oleh Agus Subiyanto pada Jumat (22/3) sebagaimana dibenarkan oleh Kapuspen TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar seperti dikutip dari Antara, Sabtu (24/3).
Dalam SKep itu, Panglima TNI memberi promosi jabatan kepada Mayjen TNI Yudi Abrimantyo, sementara Letjen TNI Rudianto kena rotasi menjadi Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI menggantikan Laksamana Madya TNI Dadi Hartanto, yang juga kena rotasi sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) TNI.
