Mengenal Istilah Wapu, Konsumen yang Memungut PPN

BUMN yang masuk dalam kategori Wapu adalah, BUMN yang seluruh atau sebagian besar (51%) sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Ini tidak termasuk anak usaha BUMN atau usaha patungan (joint venture) yang dijalankan BUMN dan perusahaan swasta.

Status Wapu yang melekat pada BUMN bisa hilang. Ini terjadi ketika ada perubahan kepemilikan, yang menyebabkan kepemilikan pemerintah di bawah 51%, yang membuat suatu badan usaha tak lagi menyandang status BUMN. Sehingga, terhitung dari tanggal pernyataan perubahan kepemilikan, status Wapu tidak lagi disematkan pada badan usaha yang dimaksud.

Namun, meski telah mengalami perubahan kepemilikan yang menyebabkan status Wapu dicabut, badan usaha yang dimaksud tetap wajib menyetor dan melaporkan PPN dan/atau PPnBM yang telah dipungut pada saat masa pajak saat perubahan kepemilikan terjadi. Artinya, kewajiban sebagai Wapu tidak dijalankan terhitung pada masa pajak berikutnya.

Badan Usaha Tertentu

Menurut PMK Nomor 8/PMK.03/2021, badan usaha tertentu yang ditunjuk sebagai Wapu adalah, badan usaha yang dimiliki langsung oleh BUMN alias anak usaha BUMN.

Batas kepemilikan BUMN atas suatu badan usaha yang dimaksud ditetapkan minimal 25%. Ini tercantum dalam Pasal 3 Ayat (2) PMK Nomor 8/PMK.03/2021. Status Wapu dalam badan usaha tertentu ini akan dicabut, apabila tidak lagi dimiliki langsung oleh BUMN.

Saat ini terdapat 28 perusahaan berstatus anak usaha BUMN yang ditunjuk sebagai Wapu. Penunjukan 28 anak usaha BUMN tersebut tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 30/2021.

Adapun, 28 anak usaha BUMN yang ditetapkan sebagai Wapu antara lain, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, dan PT Telekomunikasi Selular.

Kemudian, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Kimia Farma Trading & Distribution, dan PT Tambang Timah.

Lalu, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRisyariah Tbk, PT Bank BNI Syariah, PT Waskita Karya Realty, PT PP Properti Tbk, PT Wijaya Karya Realty Tbk, PT HK Realtindo, dan PT Adhi Commuter Properti.

Atas transaksi penyerahan BKP/JKP yang dilakukan dengan KKKS, BUMN dan badan usaha tertentu, ada pengecualian di mana Wapu tidak memungut PPN. Pengecualian yang dimaksud antara lain:

1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp l0 juta termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah.
2. Pembayaran atas penyerahan BKP/JKP yang mendapat fasilitas tidak dipungut PPN dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN.
3. Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bukan bahan bakar minyak oleh PT Pertamina.
4. Pembayaran atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi.
5. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan.
6. Pembayaran lainnya untuk penyerahan BKP/JKP yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, tidak dikenakan PPN dan/atau PPnBM.

Terkait transaksi yang dilakukan antar Wapu, maka kewajiban pemungutan PPN dilakukan oleh pihak yang menyerahkan BKP/JKP. Misalnya, apabila KKKS membeli barang dari BUMN. Meski KKKS menyandang status Wapu, namun kewajiban pemungutan PPN ada pada BUMN sebagai pihak yang menjual barang.