Mengenal Macam-macam Kode Faktur Pajak dan Penggunaannya

Pemungut PPN lainnya selain instansi pemerintah adalah, pihak pemungut PPN yang ditunjuk berdasarkan peraturan menteri keuangan (PMK) yang mengatur mengenai penunjukan pemungut PPN yang bersangkutan.

Ini termasuk perusahaan yang tunduk terhadap kontrak karya pertambangan, yang di dalam kontrak tersebut secara lex specialist ditunjuk sebagai pemungut PPN.

4. Kode Transaksi 04

Kode faktur pajak 04 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang dasar pengenaan pajaknya memakai nilai lain seperti diatur dalam Pasal 8A Ayat (1) UU PPN. Kode ini digunakan untuk PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.

5. Kode Transaksi 05

Kode ini digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 9A Ayat (1) UU PPN, di mana PPN dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.

Penyerahan BKP dan/atau JKP yang menggunakan kode faktur pajak 05 dilakukan oleh PKP yang masuk dalam kriteria sebagai berikut:

• Mempunyai peredaran usaha dalam satu tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu.
• Melakukan kegiatan usaha tertentu.
• Melakukan penyerahan BKP tertentu dan/atau JKP tertentu.

6. Kode Transaksi 06

Kode faktur pajak 06 digunakan untuk penyerahan lainnya, di mana PPN atau PPN dan PPnBM dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP. Kode transaksi ini, digunakan atas penyerahan BKP dan/atau JKP selain jenis penyerahan pada kode transaksi 01-05, dan kode transaksi 07-09, yakni antara lain:

• Penyerahan yang menggunakan tarif selain tarif yang telah diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU PPN.
• Penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 16E UU PPN.

7. Kode Transaksi 07

Kode ini digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut, atau ditanggung pemerintah berdasarkan peraturan khusus yang berlaku. Ketentuan yang dimaksud antara lain:

• Ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus.
• Ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

8. Kode Transaksi 08

Kode transaksi 08 digunakan untuk penyerahan BKP dan/ atau JKP yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM. Penggunaan kode ini berdasarkan peraturan khusus yang berlaku, antara lain:

• Ketentuan yang mengatur mengenai impor dan/atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN.
• Ketentuan yang mengatur mengenai penyerahan air bersih yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

9. Kode Transaksi 09

Kode ini digunakan untuk penyerahan BKP berupa aktiva, yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16D UU PPN. Dalam aturan tersebut, pemungutan PPN dilakukan oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP.