Pajak Influencer, Pengertian dan Ketentuan Pengenaannya
1. PPh Pasal 21 Dipotong
PPh Pasal 21 dipotong artinya pengguna jasa influencer yang memotong PPh Pasal 21 dan menyetorkan ke kas negara. Sehingga, influencer tinggal melaporkan SPT Tahunan pajaknya saja.
2. PPh 21 Disetor Sendiri
PPh Pasal 21 yang disetor sendiri artinya pengguna jasa influencer tersebut tidak memungut PPh Pasal 21 atas jasa yang digunakan. Sehingga influencer mendapat fee jasa tanpa dipotong PPh 21, dengan demikian influencer yang bersangkutan harus menyetorkan sendiri PPh Pasal 21 ke kas negara.
Dasar Penghitungan PPh untuk Influencer
Sebagai wajib pajak orang pribadi, influencer juga diberlakukan pengenaan tarif PPh Pribadi sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Ini termasuk hak mendapatkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP).
Sebagai informasi, besaran PTKP yang berlaku bisa berubah tergantung dari kebijakan pemerintah yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan pelaksana dari UU PPh.
Adapun, berdasarkan PMK Nomor 101/PMK.010/2016 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, besaran PTKP adalah sebagai berikut:
- PTKP WP Orang Pribadi = Rp 54.000.000 setahun
- Tambahan PTKP untuk WP yang menikah (tanpa tanggungan) = Rp 4.500.000 setahun
- Tambahan PTKP untuk setiap keluarga sedarah atau anak yang menjadi tanggungan = Rp 4.500.000 setahun
- PTKP istri yang penghasilannya digabung dengan suami = Rp 54.000.000 setahun
Secara perinci, besaran PTKP berdasarkan status pajak adalah sebagai berikut:
| PTKP Pria/Wanita Lajang | PTKP Pria/Wanita Kawin | PTKP Suami-Istri Digabung |
| TK/0 = Rp 54.000.000 | K/0 = Rp 58.500.000 | K/I/0 = Rp 112.500.000 |
| TK/1 = Rp 58.000.000 | K/1 = Rp 63.000.000 | K/I/1 = Rp 117.000.000 |
| TK/2 = Rp 63.000.000 | K/2 = Rp 67.000.000 | K/I/2 = Rp 121.500.000 |
| TK/3 = Rp 67.500.000 | K/3 = Rp 72.000.000 | K/I/3 = Rp 126.000.000 |
Pembayaran PPh Pasal 21 oleh seorang influencer juga mengacu pada ketentuan terkait dengan pengenaan pajak progresif, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Tarif progresif PPh Orang Pribadi sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh 36/2008 yang diperbarui dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, antara lain:
- 5% untuk penghasilan kena pajak hingga Rp 60.000.000 per tahun
- 15% untuk penghasilan kena pajak Rp 60.000.000 hingga Rp 250.000.000
- 25% untuk penghasilan kena pajak Rp 250.000.000 hingga Rp 500.000.000
- 30% untuk penghasilan kena pajak Rp 500.000.000 hingga Rp 5.000.000.000
- 35% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp 5.000.000.000
Keempat persentase tarif progresif PPh Orang Pribadi tersebut merupakan tarif bagi karyawan yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
