Berita Katadata Policy Dialogue Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi daripada perkiraan IMF pada 2026, menurut Luthfi Ridho dari Dewan Ekonomi Nasional, didukung oleh keadaan global dan penurunan suku bunga.

Josua Pardede dari Permata Bank menekankan pentingnya kebijakan yang meningkatkan kepercayaan ekonomi untuk mendukung pertumbuhan solid di Indonesia.

Pemerintah sedang merampungkan formula UMP 2026 untuk memperbaiki konsumsi dan meningkatkan daya beli, diumumkan sebelum 21 November 2025.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berinovasi dengan menempatkan Rp 200 triliun di perbankan, meningkatkan kredit dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Konsumsi masyarakat Indonesia pada kuartal III 2025 tetap rendah dengan pertumbuhan hanya 4,89%, mendukung saran untuk reformasi sisi supply dan menciptakan pekerjaan sebagai solusi.

Periode setahun Prabowo-Gibran dinilai sudah cukup baik, meski sejumlah sektor dan posisi butuh pembenahan. Simak penjelasan para pakar di acara Katadata Policy Dialogue berikut.

Presiden Prabowo Subianto berpeluang besar dalam memperbaiki APBN melalui identifikasi misinvoicing pada dokumen faktur kepabeanan

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diminta untuk menjaga birokrasi dari kepentingan politik.

Guru Besar UI mengatakan pemerintah Indonesia tidak mampu memenuhi tuntutan 17+8 karena masalah ekonomi seperti middle income trap dan rendahnya penerimaan pajak.

Setelah satu tahun menjabat, Prabowo Subianto diminta melakukan pembenahan, termasuk pergantian personel dan perombakan birokrasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan.

Ekonomi Indonesia menghadapi tantangan besar yang menyentuh aspek kebijakan dan kualitas pekerjaan, serta berdampak pada investasi dan kesejahteraan menurut Guru Besar Ekonomi UI, Mohamad Ikhsan.

Di tahun pertama pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto fokus pada pemberantasan korupsi, terbukti dari penyerahan uang sitaan kasus CPO sebesar Rp 13,2 triliun ke Kementerian Keuangan.

Pengamat Politik Rizal Mallarangeng menilai Indonesia berpeluang menjadi penyeimbang kekuatan AS dan Cina.

Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) menjelaskan alasan strategis di balik sikap Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti ketahanan pangan dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB.

Kadin menilai penyelesaian empat masalah ekonomi penting untuk memanfaatkan momentum setelah Presiden Prabowo berpidato di PBB.