Berita minyak goreng Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Potensi minyak jelantah sebagai bahan baku energi terbarukan tergantung pada kebijakan tata kelola pemerintah.

Viral warga di Desa Arjasa, Situbondo membeli minyak goreng murah dari seseorang dengan syarat difoto dengan e-KTP. Berikut imbauan OJK.

Aturan kenaikan harga eceran tertinggi atau HET Minyakita saat ini dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Pengusaha ritel Indonesia mengaku belum mendapatkan pembayaran kompensasi rafaksi minyak goreng. Pemerintah akan membayar sebesar Rp 474 miliar atau hanya 40% dari yang diajukan pengusaha.

Gapki menyebut, pelemahan rupiah akan berdampak pada industri minyak kelapa sawit mentah pada akhir kuartal terakhir 2024.

Harga eceran tertinggi minyakita akan naik dari Rp 14 ribu menjadi Rp 15.500 per liter.

Pemerintah berencana menaikkan harga eceran tertinggi Minyakita dari Rp 14.000 menjadi Rp 15.500 per liter.

7 pilihan minyak selain minyak goreng ini cukup menyehatkan. Ada minyak jagung, minyak kuli padi, minyak kedelai, dan masih banyak lainnya.

Kementerian Perdagangan menyatakan, pembayaran utang atau rafaksi minyak goreng hampir selesai.

Pemerintah berencana menaikkan harga eceran tertinggi produk minyak goreng rakyat atau Minyakita menjadi Rp 15 ribu-Rp 15.500 per liter.

Pemerintah berencana untuk mengeluarkan minyak goreng curah dari ketentuan pemenuhan DMO pada program Minyak Goreng Rakyat.

Pemerintah akan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan No 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat lantaran pemenuhan target kewajiba pasar domestik yang tidak kunjung tercapai.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengusulkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng MinyaKita naik Rp 1.000 menjadi Rp 15.000 per liter.

Pemerintah masih memiliki utang rafaksi minyak goreng kepada pengusaha mencapai Rp 472 miliar berdasarkan audit Sucofindo. Namun, pengusaha mengklaim nilainya mencapai Rp 812 miliar.

Kementerian Perdagangan sedang mengevaluasi harga eceran tertinggi atau HET MinyaKita. Penyesuaian tersebut dinilai penting untuk meningkatkan minat pemenuhan aturan kewajiban pasar domestik atau DMO.