ROKOK: Berta Rokok Hari Ini - Harga Rokok dan Tembakau Terbaru

Pelaku industri tembakau meminta pemerintah mengkaji ulang sejumlah ketentuan dalam aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan.

Rokok di Indonesia bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi beban ekonomi nasional akibat paradoks penerimaan cukai dan biaya kesehatan BPJS yang membengkak.

Dokter paru mengungkap kekhawatiran akan tren rokok elektronik atau vape yang kini dipersepsikan lebih aman dan menjadi gaya hidup di kalangan anak muda.

Industri hasil tembakau sudah menghadapi tekanan bertubi-tubi, dari tarif cukai yang agresif hingga pembatasan promosi dan penjualan.

Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) ingatkan dampak Perda Kawasan Tanpa Rokok terhadap keberlangsung UKM dan ritel.

Pemerintah menyiapkan skema legalitas rokok ilegal untuk memperkuat penerimaan negara dengan menariknya ke sistem cukai dan ekonomi formal, kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Puntung rokok merupakan limbah beracun dengan kandungan logam berat, nikotin, dan mikroplastik yang mengancam ekosistem dan kesehatan manusia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai tarif cukai rokok yang tinggi menyebabkan maraknya peredaran rokok impor ilegal.

Perokok aktif remaja di Indonesia yang terbesar di Asia Tenggara. Kasus murid SMA yang merokok hanya fenomena gunung es.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak ada kenaikan harga jual eceran dan tarif cukai rokok pada tahun 2026, mengutamakan stabilitas industri dan mencegah maraknya rokok ilegal.

Menkeu Purbaya berinisiatif mengubah daerah produksi rokok ilegal menjadi kawasan industri tembakau resmi untuk menciptakan iklim usaha yang adil dan tertib pajak.

Meskipun daya beli domestik lemah dan cukai meningkat, pabrik rokok di Indonesia mencatat peningkatan kegiatan produksi karena moratorium cukai dan peningkatan ekspor.

Kemenperin menentang standarisasi kemasan rokok polos yang diusulkan Kemenkes, menyatakan itu dapat merugikan edukasi konsumen dan membahayakan industri.

Gabungan Pengusaha Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) menyatakan industri rokok dalam negeri terpaksa melakukan ekspor untuk menjaga aktivitas produksi pabrik.

Pemerintah berencana menerbitkan aturan yang akan menekan peredaran rokok ilegal di pasar lokal.