PAJAK: Berita Pajak Terbaru - DJP Online - Info Perpajakan

Pemerintah menyepakati pengemudi ojol ditetapkan sebagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sehingga memperoleh insentif perpajakan dan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi penundaan penerapan pajak marketplace lebih lama dari keputusan awal. Sebelumnya, ia telah menunda kebijakan itu hingga 31 Oktober 2026.

Di tengah penurunan kelas menengah, masyarakat memilih gotong royong bangun infrastruktur swadaya, menandai keretakan hubungan dan kepercayaan terhadap negara.

Pemerintah membuka peluang pemberian insentif pajak untuk produk investasi ETF emas. Seperti apa skema yang akan diberlakukan terkait insentif tersebut ke depan?

Pajak e-commerce dinilai hanya menjangkau para penjual di marketplace, padahal transaksi online juga ada yang dilakukan di media sosial dan kanal informal lainnya.

DJP menegaskan, pengenaan pajak atas penghasilan dari penyewaan rumah atau properti tahun depan dibahas dalam forum konsultasi publik RAPBN 2027 yang digelar secara daring, Kamis (6/8).

Banyak UMKM masih curiga saat didatangi petugas Sensus Ekonomi 2026 BPS. Pendataan bahkan dikaitkan dengan pajak dan pungutan, padahal data sensus penting untuk kebijakan pemerintah.

Pemilik rumah yang menyewakan atau mengontrakkan rumahnya harus membayar pajak penghasilan.

Hippindo meminta pemerintah segera menerapkan aturan pajak marketplace untuk menciptakan persaingan usaha yang lebih adil.

Purbaya menyebut, fungsi Babinsa bukan untuk membantu petugas pajak memungut penerimaan negara.

Pemerintah menunda penerapan pajak marketplace hingga 1 November. DJP memastikan PPh Pasal 22 yang telanjur dipungut marketplace akan dikembalikan kepada pedagang.

Pemerintah kembali menunda penerapan pajak marketplace oleh Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Asosiasi menilai kepastian regulasi menjadi kunci agar pelaku usaha tidak bingung.

PPh Pasal 22 yang telah dipungut oleh marketplace sehubungan dengan penunjukkan sebelumnya akan dikembalikan ke pedagang.

Purbaya menyatakan pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan pedagang online ditunda hingga kondisi ekonomi dan daya beli membaik.

Pemprov DKI Jakarta berencana menyesuaikan Pajak Kendaraan Listrik secara bertahap setelah kehilangan potensi pendapatan daerah hingga Rp 2 triliun per tahun dari pembebasan pajak.