Berita Publisher Rights Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Penjelasan Kominfo bahwa Perpres Publisher Rights bukan untuk membungkam kebebasan pers.

Beredar kabar bahwa Google menguji coba penghapusan fitur berita di Search.

Presiden Jokowi menandatangani Perpres Publisher Rights. Bagaimana tanggapan Google dan induk usaha Facebook, Meta sebagai salah satu platform digital yang wajib bekerja sama dengan pers?

Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden atau Perpres Publisher Rights. Kapan komite dibentuk?

Presiden Jokowimengesahkan Perpres Publisher Rights. Bagaimana tanggapan Google sebagai salah satu platform digital yang wajib bekerja sama dengan perusahaan pers?

Publisher Rights mengatur tentang kewajiban platform digital seperti Google, Facebook hingga X dalam membayar atau memberikan bagi hasil atas konten berita yang digunakan.

Mulai berlakunya Perpres Publisher Rights dapat membuat ekosistem bisnis media lebih baik. Ini menjadi harapan pelaku bisnis media yang tergabung dalam Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).

Presiden Jokowi atau Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden atau Perpres Publisher Rights. Dia meminta lembaga pemerintah untuk prioritaskan belanja iklan di media-media nasional.

Presiden Jokowi menandatangani Perpres Publisher Rights. Platform digital seperti Google, Facebook hingga X atau Twitter bisa bekerja dengan perusahaan pers lewat empat cara.

Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden atau Perpres Publisher Rights. Bagaimana nasib kreator konten atau content creator?

Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden atau Perpres Publisher Rights. Apakah perusahaan teknologi seperti Google, Facebook hingga X atau Twitter wajib membayar berita?

Kominfo segera menerbitkan perpres tentang publisher rights. Perusahaan digital seperti Google dan Facebook nantinya wajib bekerja sama dengan perusahaan media?

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa rancangan perpres tentang publisher rights akan segera diterbitkan.

Teknologi AI dinilai dapat melanggar hak cipta karya jurnalistik. Kominfo pun menyiapkan aturan untuk melindungi berita dari AI.

Presiden Jokowi mengakui pembahasan terkait Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Publisher Rights alias hak penerbitan berjalan alot. Apa penyebabnya?