HAM: Berita Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Terkini - Kabar HAM

Komnas HAM membantah pernyataan Fadli Zon tentang tidak adanya pemerkosaan dalam kerusuhan Mei 1998, menegaskan adanya pelanggaran HAM berat termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengungkapkan dokumen Koperasi Angkatan Udara TNI memiliki sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) Taman Safari pada 1997.

Komnas HAM menegaskan teror dengan kepala babi dan tikus mati yang dialamatkan ke kantor media Tempo adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan kebebasan pers.

Komnas HAM mendesak pemerintah untuk melindungi kebebasan pers, menyusul teror sistematis terhadap redaksi dan jurnalis Tempo, yang mencakup ancaman fisik dan peretasan digital.

Komnas HAM bereaksi terhadap peningkatan PHK di perusahaan besar dan menuntut hak-hak pekerja terlindungi sambil menekankan pada transparansi penyelesaian kasus PHK.

Fasilitas TPA ilegal seluas 3,7 hektare di Kecamatan Limo, Depok sudah beroperasi sejak 2009.

Komnas HAM mendesak Menteri Kebudayaan dan Galeri Nasional untuk jelaskan pembatalan pameran Yos Suprapto

Komnas HAM mendesak kepolisian mengusut hingga tuntas kasus kematian Vina di Cirebon yang dinilai penuh kejanggalan.

Komnas HAM mengatakan polisi diduga melakukan sweeping hingga masuk ke area mal.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai ada potensi risiko pelanggaran di balik peretasan Pusat Data Nasional Sementara 2 yang terjadi beberapa waktu lalu. Bagaimana penjelasannya?

Komnas HAM menemukan online scam menjadi tren baru dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi di Indonesia. Bagaimana temuannya?

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengusulkan penambahan anggaran untuk 2025 sebesar Rp 37,15 miliar. Apa saja yang menjadi perencanaan Komnas HAM?

Komnas HAM mengungkap temuan aparatur sipil negara (ASN) yang tidak netral selama Pemilihan Umum 2024. Sebarannya mulai dari ASN level desa hingga gubernur.

Komnas HAM mengimbau Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) untuk tidak menerbitkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Pulau Rempang.

Insiden bentrokan terjadi antara kepolisian dan warga Rempang yang menolak relokasi pada 7 September dan 11 September 2023.