Pertamina gelontorkan rata-rata sekitar Rp 60 miliar selama periode November hingga Desember untuk menjaga pasokan BBM Pertalite dan solar subsidi sebagai persiapan menyambut libur nataru.
BPH Migas mendukung langkah beberapa daerah membatasi penjualan BBM bersubsidi, seiring menipisnya kuota. Bahkan ada daerah yang konsumsinya sudah melebihi kuota.
Pemerintah kota Palu mulai membatasi penjualan BBM bersubsidi jenis solar di SPBU seiring konsumsi yang telah melampaui kuota per November 2023. Pelanggar akan terkena denda hingga Rp 2,5 juta.
Data BPH Migas menunjukkan kuota BBM bersubsidi solar tersisa sekitar 16,1% sedangkan Pertalite 24,9%. Pakar menyebut kuota ini berpotensi jebol pada akhir tahun terutama untuk solar.
Subsidi diberikan untuk menanggung selisih antara harga jual solar di SPBU senilai Rp 6.800 per liter dengan harga wajar atau keekonomian solar kini mencapai Rp 11.250 per liter.
Pertamina membuka peluang bagi pengusaha Pertamina Shop alias Pertashop untuk menjual BBM bersubsidi jenis Solar dan Pertalite pada triwulan keempat tahun ini.
Hingga akhir Juli 2023 kuota BBM bersubsidi Pertalite tersisa 48% dari kuota, sedangkan solar tersisa 42%. Sementara pembahasan rencana pembatasan penyaluran belum rampung hingga saat ini.
Kementerian ESDM mengusulkan agar kuota solar subsdi ditambah 1 juta KL pada 2024 menjadi 18,2 juta KL. Penambahan berdasarkan asumsi pertumbuan ekonomi 5,3-5,7%.
PLN diperkirakan membutuhkan Rp 10,5 triliun untuk membangun 200 MW PLTS di 94 lokasi. Kebutuhan dana ini akan diambil dari pembiayaan kesepakatan iklm yang sebesar Rp 300,16 triliun.
Pertamina menerapkan mekanisme Full QR untuk pembelian solar subsidi di 234 kota/kabupaten, artinya masyarakat harus sudah terdaftar subsidi tepat MyPertamina dan telah mendapatkan QR Code.