Berita UU Ciptaker Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Pemerintah saat ini tengah merevisi PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Ini merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja.

Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja Arif Budimanta berharap implementasi UU Cipta Kerja bisa terus berlanjut pada pemerintahan Prabowo Subianto.

Kementerian Ketenagakerjaan atau kemnaker menyebut aturan cuti melahirkan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau UU KIA tak bertentangan dengan Undang-Undang ketenagakerjaan.

Anies akan mengoreksi aturan yang menurutnya tak memberikan rasa keadilan untuk para pekerja kerah biru.

Cikal bakal UU Ciptaker bermula dari banyaknya regulasi yang ada di Indonesia.

Hakim Konstitusi mengatakan pokok permohonan para pemohon mengenai uji materi UU Ciptaker tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang diajukan oleh 15 federasi buruh dalam perkara nomor 40/PUU-XXI/2023. Presiden KSPI sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal menduga ada konspirasi politik.

Mahkamah Konstitusi atau MK menggelar sidang putusan uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

MK menjadwalkan sidang putusan uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjad

Sementara buruh tengah mengajukan uji formil dan uji materiil, KADIN mendukung UU Ciptaker demi kepastian hukum investasi.

Partai Buruh dan organisasi serikat buruh akan mengajukan uji formil dan uji materiil UU Ciptaker karena dinilai merugikan buruh.

DPR mengesahkan Perppu Nomor 2 tahun 2022 atau Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-undang. Bagaimana aturan pesangon karyawan kena PHK dan pensiun menurut UU Cipta Kerja terbaru?

Buruh akan menggugat Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK) pekan depan.

Buruh menolak pengesahan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Mahfud menilai adanya penolakan dalam pembentukan aturan merupakan hal yang lumrah.