-

Seorang pengemudi ojek online (ojol) Raka (22) dipukuli aparat kepolisian saat membubarkan massa aksi di menolak pengesahan RUU TNI di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/3).

Massa aksi yang terdiri dari mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil dipukul mundur aparat polisi. Massa aksi menolak perubahan Undang-Undang No 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TN

Ketua DPR Puan Maharani memastikan perubahan Undang-Undang No 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak memperbolehkan prajurit TNI aktif untuk berpolitik dan berbisnis.

DPR mengesahkan RUU tentang TNI, tetapi FoINI mendesak MKD untuk memecat anggota DPR dari Panja karena melanggar tata tertib waktu rapat

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan RUU TNI akan disahkan dalam Rapat Paripurna, meskipun diwarnai demonstrasi penolakan di depan gedung DPR.

DPR akan mengesahkan revisi UU TNI, namun sejumlah masyarakat mendirikan tenda di depan Gerbang Pancasila sebagai bentuk penolakan terhadap revisi tersebut.

DPR mengesahkan Revisi UU TNI yang memperbolehkan prajurit aktif menduduki jabatan sipil di 14 kementerian/lembaga, meningkatkan peran sipil-militer dalam pemerintahan.

DPR setujui RUU TNI no 34 Tahun 2004, direncanakan pengesahan di Rapat Paripurna Kamis. Fraksi-fraksi memberi catatan tanpa keberatan.

Pada masa pemerintahan Soeharto, konsep dwifungsi ABRI mengalami perubahan dan menjadikan TNI secara organisatoris menduduki jabatan-jabatan strategis di lingkungan pemerintahan.

Seluruh fraksi DPR menyetujui RUU TNI dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mohamad Syafi'i Alielha alias Savic Ali menilai revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) berpotensi menghidupkan ke

Prajurit TNI dan kendaraan taktis Koopssus disiagakan di Hotel Fairmont, Jakarta, saat rapat revisi UU TNI yang digelar oleh DPR bersama pemerintah, menimbulkan polemik kembalinya dwifungsi

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membantah pembahasan revisi UU TNI dilakukan secara tergesa-gesa dan tertutup

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan fokus revisi UU TNI hanya pada tiga pasal utama, yakni Pasal 3, 53, dan 47, dengan tujuan untuk meningkatkan sinergisitas dan administrasi dalam TNI.

Panja RUU TNI akan melanjutkan pembahasan kembali terkait sejumlah perubahan dalam revisi UU TNI di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (17/3).