UU: Berita Terkini Undang Undang Indonesia - Info Terbaru Hari ini

DPR menggulirkan revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian. Salah satu bahasan adalah rencana penambahan batas usia pensiun polisi. Bagaimana efektivitas revisi?

DPR menggulirkan wacana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan alasan dibalik penambahan usia.

Politikus di Dewan Perwakilan Rakyat menargetkan revisi Undang-Undang Kementerian Negara rampung paling lama akhir September 2024 sebelum Prabowo Subianto dilantik sebagai presiden periode 2024-2029.

Revisi Undang-Undang Penyiaran yang tengah bergulir di DPR mendapat sorotan publik. Salah satunya karena dianggap mengganggu kebebasan berpendapat. Bagaimana penjelasan komisi I DPR?

Anggota Badan Legislasi atau Baleg DPR, Herman Khaeron menyebut pengesahan UU DKJ sudah terlambat dari perencanaan dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara alias UU IKN.

Dalam tindak pidana perpajakan, dikenal juga perbuatan yang disebabkan karena kesengajaan. Berikut ini ulasan pelanggaran di perpajakan, yang dilakukan secara sengaja berdasarkan Pasal 39 UU KUP.

Malaysia mengatakan bahwa pendekatan diplomatik melalui negosiasi merupakan cara yang lebih baik untuk "secara kolektif mengatasi" kabut asap yang melintasi perbatasan.

DPR mendorong pemerintah menyusun peta jalan (roadmap) kebijakan utang pemerintah dalam jangka panjang untuk mengurangi pembiayaan dalam bentuk utang.

Purnawirawan khawatir kemudahan tersebut bisa menghadirkan lagi dwifungsi TNI seperti era Orde Baru.

Gugatan yang diajukan advokat Arifin Purwanto ini meminta MK untuk menetapkan agar nomor polisi atau nopol kendaraan dan Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK berlaku seumur hidup.

Pemerintah akan mengebut pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT.

Bamus DPR sepakat membawa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT untuk dibahas di Rapat Paripurna terdekat.

KUHP baru telah disahkan pada 2 Januari 2023. Aturan hukum pidana ini menggantikan aturan sebelumnya yang merupakan warisan era kolonial. Berikut ini beda antara KUHP lama dan baru.

DPR sepakat untuk membawa draf final RKUHP tersebut ke rapat paripurna untuk disahkan sebelum 15 Desember 2022. Pasal pencemaran nama baik dan penghinaan dalam UU ITE bakal dihapus.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, terdapat asas yang harus diperhatikan. Berikut ini penjelasan terkait asas materi muatan peraturan perundang-undangan.