SRI MULYANI: Berita Terkini Sri Mulyani - Kabar Hari Ini

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons perihal usulan Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang menyebut pentingnya mendorong peningkatan edukasi pasar modal yang dimulai sejak usia Sekolah Dasar (SD).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan fluktuasi penerimaan negara pada 2024, yang tidak mencapai target tapi menunjukkan pertumbuhan dari tahun sebelumnya, dan adanya defisit APBN.

Ketiga hal itu terkait dengan aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), pajak karbon, hingga stimulus pajak untuk sektor prioritas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan penerimaan negara kontraksi 6,2% pada semester I 2024 akibat tekanan perekonomian, sementara belanja negara meningkat 11,3%, mengakibatkan defisit APBN.

Sri Mulyani mengusulkan agar edukasi tentang pasar modal dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dasar.

Sri Mulyani menyebut implementasi pajak karbon dan regulasi batas atas emisi sektoral akan mendorong perkembangan bursa karbon.

Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan PPN menjadi 12% hanya untuk barang mewah, efektif mulai 1 Januari 2025, sesuai kebijakan baru yang dirilis oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

IHSG dibuka di level 7.079 pada perdagangan saham awal 2025, Kamis (2/1), hanya naik 0,1% dibandingkan penutupan akhir tahun lalu.

Kemenkeu menerapkan tarif PPN sebesar 12% khusus untuk barang mewah mulai 1 Januari 2025, sesuai dengan PMK No. 131/2024 yang ditandatangani oleh Sri Mulyani.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa tarif PPN 12% hanya diberlakukan untuk barang-barang mewah sesuai PMK Nomor 15 Tahun 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan kenaikan PPN untuk barang mewah dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025, menurut PMK Nomor 15 Tahun 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menko Airlangga Hartarto mengungkap keberhasilan Indonesia dalam memperkuat ekonomi dan menekan tingkat kemiskinan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan perjuangannya menghadapi kelompok yang menolak kebijakannya untuk kemajuan demokrasi dan transparansi di Indonesia.

Meski perang di Timur Tengah memanas, Menteri Keuangan Sri Mulyani yakin Indonesia dapat mengatasi dampak geopolitik global, berlandaskan prinsip kerja sama internasional dan netralitas.

Kelompok masyarakat mengajak untuk boikot pembayaran pajak di media sosial imbas kebijakan PPN 12%. Namun Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan tidak memberikan tanggapan.