Pemerintah meminta perusahaan platform digital segera merealisasikan program kerja sama dengan perusahaan pers yang tertunda untuk mewujudkan jurnalis berkualitas.
utang pemerintah Indonesia mengalami kenaikan signifikan menjadi Rp 8.473,90 triliun dengan rasio utang terhadap PDB meningkat, meski masih di bawah batas aman yang ditetapkan undang-undang.
Riset terbaru Celios menunjukkan kenaikan UMP 10% pada 2025 penting untuk pertumbuhan ekonomi di atas 5%, meningkatkan konsumsi, dan mempengaruhi PDB secara signifikan.
Pemerintah akan mengeluarkan regulasi baru mengenai UMP yang menyesuaikan kebijakan terbaru dari Mahkamah Agung, menyusul uji materi dari Partai Buruh dan beberapa serikat pekerja.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan ketidakberaniannya menolak undangan pertemuan bilateral dengan AS dan Cina, menegaskan pentingnya hubungan baik antarnegara demi kepentingan rakyat Indonesia.
Sritex, produsen tekstil terkemuka, dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Pemerintah, melalui Menteri Airlangga, bertindak sebagai fasilitator dalam usaha penyelamatan.
Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan puluhan ribu hektare lahan di Sulawesi dan Kalimantan sebagai kawasan peternakan sapi yang akan digunakan untuk mendukung program makan bergizi gratis.
Pemerintah Australia bersama Indonesia meluncurkan proyek penelitian Ridge to Reef di Papua Barat Daya, bertujuan melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat respons terhadap perubahan iklim.
Presiden Prabowo Subianto fokus pada pembangunan Giant Sea Wall, sebuah proyek infrastruktur vital yang membentang dari Jakarta hingga Semarang untuk melindungi wilayah dari banjir dan abrasi.
Menko Airlangga menyatakan, mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8% pada 2029 seperti yang dipatok Presiden Prabowo Subianto adalah mungkin, dengan strategi peningkatan kinerja.
Presiden Prabowo Subianto berambisi meningkatkan penerimaan negara hingga Rp 3.005 triliun pada 2025 melalui perpajakan, PNBP, dan hibah, sesuai Undang-undang APBN 2025.
Adik Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo yang tidak terlibat langsung dalam kabinet, memiliki pengaruh signifikan dalam menyeimbangkan hubungan dunia usaha dengan kebijakan pemerintahan Prabowo.
IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada era pemerintahan Prabowo stagnan pada level 5% hingga 2029, jauh di bawah target pemerintah yang mendambakan angka 8%.
Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan besar dalam kabinet, membentuk K/L baru untuk mendukung visi dan misi pemerintah. Restrukturisasi RKAKL dan DIPA diumumkan oleh Sri Mulyani.