Survei Katadata Insight Center menunjukkan, kelas menengah memiliki keterbatasan untuk menabung dan berinvestasi karena mayoritas pendapatannya habis untuk kebutuhan pokok dan membayar cicilan.
Kritik terhadap rencana penerapan cukai minuman berpemanis pada semester II 2025 menyoroti kelas menengah yang belum tepat di tengah upaya pemulihan daya beli kelas menengah.
Indonesia menghadapi stagnasi ekonomi pada 2025 dengan penurunan penerimaan pajak dan berbagai kebijakan fiskal di tengah perlambatan global dan domestik selama kepemimpinan Prabowo Subianto.
Pemerintah resmi meningkatkan PPN dari 11% menjadi 12% mulai Januari 2025, berdampak pada berbagai kelompok masyarakat, namun barang kebutuhan pokok tetap bebas PPN.
Masyarakat Indonesia menyerukan penolakan terhadap kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025. Bahkan petisi penolakan sudah ditanda tangani oleh 150 ribu orang.
BI mempertahankan suku bunga acuannya di 6% untuk mengendalikan inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi, sambil menavigasi ketidakpastian global dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Pemerintah akan menaikkan PPN menjadi 12% tahun depan, kecuali untuk bahan pangan, berpotensi tingkatkan inflasi dan tekanan ekonomi, terutama bagi kelompok miskin dan menengah ke bawah.
BRIN menyampaikan solusi untuk mengatasi penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia, menyoroti dampaknya pada ekonomi nasional dan menekankan pentingnya kebijakan pendukung.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap stabil sekitar 5% pasca pandemi, dengan mengutamakan inflasi rendah dan peningkatan kinerja sektoral.
Pada 2025, PPN akan naik menjadi 12% hanya untuk barang mewah, berpotensi mempengaruhi harga barang sehari-hari dan meningkatkan biaya hidup keseluruhan, termasuk bagi ekonomi menengah ke bawah.